Page 112 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 112

Bab Empat
                     HAK TANAH BAGI WARGA ASING
                 DI DAERAH SWAPRAJA DI LUAR JAWA
                                 DAN MADURA








                    Semua Undang-Undang tanah yang mengatur hak serta
                hubungan antara orang asing dengan hak milik Indonesia,
                seperti yang diuraikan di depan, berlaku bagi daerah Guber-
                nemen (Gourvernementslanden) namun tidak berlaku untuk
                daerah-daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura.
                    Domeinverklaring 1870 tidak berlaku bagi daerah-
                daerah tersebut. Begitu juga Undang-Undang larangan mem-
                beli tanah orang Indonesia oleh orang asing (Stbl. 1875 No
                179, Grondvervreemdingsverbod), karena dalam Undang-
                Undang tersebut tidak disebutkan di daerah mana ia berlaku.
                Oleh karena itu dengan sendirinya dianggap tidak berlaku bagi
                daerah-daerah itu. Campur tangan Pemerintah Hindia Belanda
                dalam urusan tanah di daerah-daerah Swapraja (Zelfbes-
                tuurende Landschappen) diatur dan ditentukan dalam Kon-
                trak Politik (Lange Contracten dan Korte Verklaring) serta

                                          91
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117