Page 105 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

pacht dan herendienst merasa mendapat ancaman yang akan
sangat membahayakan. Ancaman ini terutama dengan pem-
berian hak memakai turun temurun bagi rakyat atas tanah
sebagai hak yang lebih kuat bagi rakyat dari waktu yang sudah-
sudah dan juga terhapusnya hak mendapat tenaga herendienst.
Untuk menghindarkan ancaman Agrarische Reorga-
nisatie yang akan membahayakan keberadaan onderneming
maka diada-adakan peraturan perubahan (Conversie
beschikking) dalam Undang-undang Sewa Tanah yang baru
(Vorstenlandsch Grondhuurreglement) Stbl. 1918 no. 20, atas
dasar pengakuan hak sejarah onderneming di daerah itu. Hak
sejarah (historis recht) kaum pemodal di Yogyakarta yang
sudah berjalan satu abad tidak disia-siakan oleh pemerintah
Hindia Belanda. Jasa-jasa onderneming yang sudah begitu
besarnya di daerah itu dengan membuatkan jalan-jalan,
pengairan dll, harus dihargai. Hak historis onderneming ini
dihargai dengan Undang-undang yang baru. Penghargaan hak
sejarah kaum pemodal di Yogyakarta membawa akibat seba-
liknya bagi rakyat yang berarti kelanjutan “kewajiban sejarah”
yang pahit masih harus terus dijalankan. Untuk melepaskan
kewajiban sejarah yang berat itu harus menunggu 50 tahun lagi.
Dalam Undang-undang sewa tanah di antaranya ditetap-
kan:
a. selama 50 (lima puluh) tahun dari sejak tahun 1918 (lahir-
nya Undang-undang tersebut), perjanjian sewa tanah yang
lama masih terus berlaku dan dijamin keberlangsungnya untuk
terus mendapat tanah seperti yang sudah-sudah, termasuk
tanah untuk keperluan bangunan-bangunan (pabrik, railbaan,
rumah-rumah pabrik, kediaman pegawai-pegawai dll),
b. terhapusnya hak onderneming untuk mempergunakan

84