Page 96 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

terkenal dengan nama “Grondhuur Ordonnantie” ini mak-
sudnya menyediakan tanah untuk kepentingan onderneming
memerlukan tanah yang hanya digunakan semusim.
Persewaan tanah kepada bangsa asing dari tanah hak milik
rakyat Indonesia, dianggap tidak melanggar larangan mele-
paskan tanah orang Indonesia kepada bangsa asing (grond-
vervreemdingsverbod). Karena hak tanahnya itu masih tetap
di tangan orang Indonesia yang mempunyainya. Sesungguh-
nya, secara de facto tanah itu sudah di tangan orang asing,
karena sepenuhnya dipergunakan dan diambil keuntungannya
oleh orang asing yang menyewa dalam waktu yang lama.
Peraturan ini dibuat, katanya, untuk melindungi rakyat
yang lemah ekonominya jangan sampai menjadi korban pe-
milik modal yang sering melakukan voorschot dsb., maka
persewaan tanah itu diatur dengan Grondhuur Ordonnantie,
Stbl. 1918 no. 88.
Menurut ordonansi, tanah yang boleh disewakan adalah:
a. tanah rakyat dengan hak agraris eigendom;
b. tanah rakyat dengan hak milik Indonesia (individueel
bezitsrecht);
c. tanah desa (tanah komunal) yang dikerjakan rakyat;
d. tanah bengkok.
Sedangkan lamanya sewa untuk ini:
a. 1 tahun atau 1 tahun musim (plantjaar) untuk tanah
bengkok;
b. 3 ½ tahun untuk sawah yang bukan bengkok;
c. 12 tahun untuk tanah darat yang bukan bengkok;
d. 25 tahun untuk tanah pada poin a, b dan c di atas, bila di-
perlukan untuk jalan kereta api (lori), jalan-jalan biasa, atau
saluran air untuk kepentingan onderneming;

75