Page 95 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

haan tembakau yang banyak.
22.Persewaan tanah negeri dan “tanah onbekend” di kota-
kota Jakarta dan Jatinegara, diatur dengan G. B. 5 Juni 1931
no. 38. Atas permintaan orang-orang yang mendiami ta-
nah-tanah negeri termasuk juga “tanah onbekend” di kota-
kota Jakarta dan Jatinegara untuk mendapatkan hak milik
atas tanah itu. Kalau tanah yang diminta tidak diperlukan
oleh negeri, tanah itu diberikan dengan percuma kepada
orang-orang yang sudah memakai sebelum Januari 1918,
baik dari pemberian sebagai pusaka, atau lainnya yang sah
dengan sepengetahuan kepala pemerintahan. Tanah yang
didapat sesudah Januari 1918, menurut ketentuan Direktur
Departemen B. B harus didapat dengan membayar.
Saat menunggu mendapatkan hak milik tanah, orang itu
menyewa “Tanah Onbekend” yang banyak terdapat di kota
Jakarta, yaitu tanah-tanah yang sudah dinyatakan untuk
dijadikan tanah eigendom dan sudah masuk dalam daftar
eigendom, tetapi karena hingga 50 tahun tidak dilakukan
pemindahan hak (overschrijving) atas orang-orang “pemi-
liknya” tidak diketahui lagi, maka dianggap tidak ada yang
punya. Tanah semacam ini dinamakan “tanah onbekend”
(tanah yang tak dikenal siapa pemiliknya). Nama “tanah
onbekend” ini menjadi nama resmi dalam catatan Kantor
Pendaftaran Tanah (kadaster).

B. Persewaan Tanah Milik Bangsa Indonesia Kepada
Bangsa Asing
1. Undang-undang sewa tanah Stbl. 1918 No. 88 (Grondhuur
Ordonnantie)
Undang-undang sewa tanah dengan Stbl. 1918 no. 88, atau

74