Page 89 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

dan keadilan”, dapat diberikan kepada orang asing, karena
orang itu sudah terlanjur mengerjakan dengan tanaman-
tanaman dan bangunan-bangunan di atasnya. Biaya yang
sudah dikeluarkan tidak sedikit, dan masih diperlukan terus.
Bagi orang asing yang sudah “terlanjur” melanggar undang-
undang dengan menjalankan “ownettige occupatie”, se-
dang tanah itu tidak dapat diberikan dengan salah satu titel
menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum agraria, maka
tanah itu boleh dipakai terus, dengan perlindungan undang-
undang istimewa untuk itu. Si pemakai tidak dituntut karena
melanggar Stbl. 1912 no. 177. Peraturan ini kemudian
disempurnakan dan diubah dengan Stbl. 1931 no. 373,
seperti juga Stbl. 1924 no. 240. Persewaan ini tidak terbatas
waktunya sampai si penyewa sendiri memutuskannya. Ada
kalanya ditetapkan untuk 20 tahun lamanya.
5. Persewaan atas tanah bekas tanah partikelir (G. B. 12 Agus-
tus 1918 no. 15 dan 3 Juli 1920, no. 26).
Peraturan sewa mengenai tanah-tanah bekas partikelir
yang dibeli kembali oleh pemerintah dan oleh pemerintah
tidak dipergunakan sendiri, yaitu tanah-tanah yang sudah
terdapat tanaman (sudah menjadi tanah pertanian), em-
pang ikan dan hutan nipah di daerah Jakarta dan Surabaya.
Tanah seperti ini diberikan dengan cara lelang atau penju-
alan di bawah tangan dengan peraturan dan ketentuan seba-
gai berikut:
a. persewaan ditentukan dan diberikan oleh Residen
Kepala Daerah (Resident afdeelingshoofd), untuk waktu
selama-lamanya 10 tahun. Dengan perjanjian bahwa jika
ketentuan waktu membayarnya dalam 6 bulan tidak
dipenuhi, maka persewaan dibatalkan,

68