Page 84 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

ming. Di antaranya adanya larangan menanam tanaman yang
dianggap mengganggu tanaman onderneming. Dengan adanya
Undang-undang sewa tanah dengan “vrije inhuur” yang diser-
tai dengan sistem pemberian premi kepada alat-alat peme-
rintahan dan “perintah halusnya”, maka praktis rakyat di
daerah persewaan tanah sudah tidak merdeka lagi menanami
sawahnya sendiri.

A. Persewaan Tanah Negeri

Ada bermacam-macam sewa tanah atas tanah negeri. Hak
ini untuk memberikan kemungkinan kepada orang-orang
(orang asing dan orang Indonesia) untuk mendapatkan tanah
dengan peraturan sewa untuk pertaniannya atau keperluan
lainnya:
1. Persewaan untuk perkebunan partikelir (Stbl. 1856 no. 64)
Persewaan ini berdasarkan Regeerings Reglement (R. R.)
pasal 63 tahun 1854, yang menjadi ayat 3 pasal 51 Indische
Staatsregeling (I. S.), kemudian diubah dengan titah raja
dalam I. S. 1857 no. 13, Stbl. 1364 no. 16, Stbl. 1877 no.
70, dengan peraturan pelaksanaannya Sbtl. 1862 no. 57
jto Stbl. 1865 no. 158.
Tujuannya memberi kesempatan kepada onderneming
partikelir untuk pertanian yang pada mulanya membeli
tanah negeri dengan hak eigendom. Pemberian dengan hak
erfpacht pada waktu itu belum ada, sedang untuk menda-
patkan tanah dengan menyewa dari tanah rakyat Indone-
sia untuk perkebunan besar tidak diperkenankan. Untuk
kepentingan onderneming partikelir dalam mendapatkan
hasil tanaman ekspor terbuka dua jalan, yaitu: pertama,
dengan menyewa tanah negeri menurut Undang-undang

63