Page 86 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

tahun, dan luasnya tidak boleh lebih dari 10 ha. Dengan izin
Direktur B. B. ketentuan ini dapat dikecualikan. Untuk ba-
gian-bagian tanah negeri lainnya, Residen atau Kepala Ja-
watan yang bersangkutan juga dapat memberikan penye-
waan ini.
3. Persewaan tanah negeri kepada pemakai tanah yang tidak
sah (Stbl. 1924 no. 240)
Dengan keputusan Pemerintah (Gouvernements Besluit, G.
B.) Stbl. 1924 no. 240 yang kemudian diubah dan ditambah
dengan Stbl. 1931 no. 373, Residen di Jawa, kecuali untuk
daerah Kerajaan (Vorstenlanden, Surakarta dan Yogya-
karta) atau Asisten Residen yang ditunjuk, dikuasakan untuk
memberikan tanah dengan peraturan sewa kepada orang
asing yang telah menjalankan pelanggaran pemakaian tanah
negeri yang tidak sah itu, menurut undang-undang tersebut,
kemudian dapat diberikan dengan sewa bilamana:
a. ternyata tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau
Badan Hukum,
b. tanah itu menurut Undang-undang tanah dapat dibe-
rikan kepada orang asing dengan salah satu titel (hak),
seperti hak eigendom atau opstal,
c. tanah itu tidak dipergunakan dan tidak akan diperlukan
oleh Departement van Oorlog (Departemen Angkatan
Perang) dan Angkatan Laut, Jawatan Kereta Api atau
pelabuhan,
d. menurut pertimbangan yang wajib orang yang telah me-
langgar itu tidak usah dituntut karena pelanggaran ter-
hadap ordonnansi 14 Februari 1912 (Stbl. 1912 no. 177).
Pemberian sewa tanah oleh Asisten Residen harus menda-
pat persetujuan Bupati di daerah yang bersangkutan, kalau

65