Page 223 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 223

Aristiono Nugroho dkk.
                    adanya bidang-bidang tanah yang datanya berbeda dengan
                    data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk itu maka setiap
                    tahun  Pemerintah  Desa  Banjarpanjang menargetkan dapat
                    menyelesaikan mutasi (perubahan data) PBB sebanyak 100
                    bidang. Penetapan  target  dilakukan,  sebagai konsekuensi
                    kuatnya  keinginan  memberi pelayanan pada petani.
                    Pemerintah Desa Banjarpanjang menginginkan  petani
                    memenuhi kewajiban  sebaik-baiknya,  termasuk kewajiban
                    membayar PBB.

                        Tetapi bagi Pemerintah Desa Banjarpanjang kewajiban ini
                    harus adil, yaitu ketika petani membayar PBB sesuai dengan
                    luas tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu, konsekuensinya
                    adalah nilai PBB harus direvisi, ketika ternyata luas tanah yang
                    tertera di  Surat  PBB  Terutang  tidak  sesuai dengan  realitas.
                    Pemerintah tidak tergesa-gesa  dalam  melakukan  upaya
                    perbaikan, sehingga dalam satu tahun hanya ditargetkan 100
                    bidang. Kegiatan ini juga berfungsi  sebagai  pengingat bagi
                    petani, tentang pentingnya memperhatikan luas bidang tanah.
                    Tindakan ini sekaligus merupakan bentuk transmisi nilai-nilai
                    pertanahan dari pemerintah desa pada petani.
                  e.  Bekerjasama Untuk Harmoni Sosial

                        Pentingnya harmoni sosial di masa depan, mendorong
                    para petani untuk melakukan proses, yang antara lain dengan
                    cara  bekerjasama. Para  petani bekerjasama  dalam  wadah
                    yang disebut “kelompok tani”, kemudian seluruh kelompok
                    tani  yang ada di  desa  bekerjasama dalam wadah  yang
                    disebut “gapoktan” atau “gabungan kelompok  tani”. Dalam
                    konteks yang lebih luas, maka gapoktan bekerjasama dengan
                    pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa,
                    dan badan perwakilan desa. Seluruh kerjasama ini memiliki
                    maksud, yaitu untuk mewujudkan harmoni sosial di desa.

      204                                                                                                                                                    205
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228