Page 219 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 219

Aristiono Nugroho dkk.
                    pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh petugas kantor
                    pertanahan berjalan lancar.

                        Sengketa  batas  tanah  dan  sengketa waris  merupakan
                    dua hal, yang secara akademis menarik untuk dibahas. Tetapi
                    Sukiran menyatakan, bahwa ia berharap agar dua hal tersebut
                    tidak terjadi saat pelaksanaan PRONA, karena proses untuk
                    menyelesaikannya  membutuhkan waktu,  sehingga dapat
                    menghambat pelaksanaan  PRONA. Walaupun  akhirnya
                    dua hal ini  terjadi  juga  saat  pelaksanaan PRONA  di  Desa
                    Banjarpanjang, namun Sukiran bersyukur, karena ia dibantu
                    Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dan Kepala Dusun Pulutan
                    (Zainudin).
                  d.  Prospek Harmoni Sosial

                        Ketika para petani  telah  memandang  pentingnya
                    harmoni sosial, maka hal ini dapat membuka prospek bagi
                    diperjuangkannya harmoni  sosial  di  masa  depan. Prospek
                    semakin baik, ketika  pemerintah,  petani,  dan masyarakat
                    desa bekerjasama untuk mewujudkan harmoni sosial. Situasi
                    dan kondisi ini memberi harapan, dan peluang bagi seluruh
                    elemen atau unsur desa untuk berpartisipasi. Prospek terus
                    semakin baik, karena pada faktanya situasi dan kondisi ini
                    (harmoni sosial) memang diperlukan seluruh elemen desa.

                        Partisipasi  dan kebutuhan merupakan  dua kata kunci
                    bagi  upaya mewujudkan harmoni  sosial,  yang  boleh jadi
                    dipandang sebagai sesuatu  yang  bersifat sederhana,  tetapi
                    ternyata  dalam pelaksanaannya  tidaklah  sederhana.  Ada
                    kelayakan  situasi dan  kondisi  yang dibutuhkan,  bagi
                    hadirnya partisipasi  petani  dalam  mewujudkan  harmoni
                    sosial. Kelayakan tercipta saat petani, pemerintah desa, dan
                    masyarakat umum di desa tersebut mengakui, bahwa mereka
                    membutuhkan harmoni sosial. Pemahaman ini mengaitkan
      200                                                                                                                                                    201
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224