Page 214 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

dan budaya kita tidak berkarakter, kultur kita ikut arus pasar yang
banal lagi binal.
Soekarno dan para pendiri bangsa sadar betul, kolonialisme
tak hanya membawa memodernkan kehidupan bangsa, namun
juga menindas dan merampas hak-hak bangsa. Lalu, kemerdekaan
digagas dan diperjuangkan sebagai syarat agar kemajuan akibat
kolonialisme tetap berlanjut tanpa penindasan. Sehingga, kekayaan
alam ini dimiliki dan dikelola oleh diri sendiri yang baru dan bernama
Indonesia. Reforma Agraria dirancang sebagai perombakan struktur
penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan/penggunaannya,
ini sudah dilakukan dengan penghapusan Domein Verklaring (DV),
sehingga negara tidak lagi memiiki sekaligus menguasai, negara hanya
menguasai sumber agraria yang belum dibeirkan hak dan mengatur
hubungan hukum warga negara dengan sumber agraria. Kalau
waktu itu Indonesia tetap memberlakukan DV dan memeratakan
penguasaan/pemilikan hak kepada WNI tak berpunya dalam
sistem DV, itu namanya Reformasi Agraria, bukan Reforma Agraria.
Meskipun DV sudah dihapuskan, keadilan sosial dalam pengurusan
agraria masih menjadi perjuangan yang panjang. Reforma Agraria
tidak semulus yang dibayangkan pada pendiri bangsa, program
nasional itu mendapat tentangan dari dalam negeri, utamanya dua
kutub berseberangan, yaitu kelompok tradisional yang menghendaki
feodalisme, kelompok “ultramodern” saat itu yang menghendaki
ketiadaan hak pribadi. Reforma Agraria tidak menguntungkan
kelompok tradisonal karena mereka akan kehilangan kekayaan,
tidak pula menguntungkan kelompok “ultramodern” karena Reforma
Agraria memberi celah bagi kolonialisme imperialisme gaya baru
melalui hak milik pribadi (ini sama saja DV hidup kembali namun
tanpa hak milik pribadi). Soekarno seperti membawa madu di tangan
kirinya, ia membawa obat berkhasiat bagi kemiskinan namun tidak
mengenakkan bagi kelompok-kelompok penentang rancangan
Reforma Agraria ala Indonesia. Dalam perdebatan antara anak bangsa
kala itu, Reforma Agraria mengambil jalan tengah: tanah berfungsi
sosial, hak pribadi dibatasi. Dengan demikian, negara haruslah lebih
kuat dari kekuatan pasar, karena negara mewakili kepentingan sosial

BAB V 199
Catatan Harian Petugas Lapangan