Page 25 - Kolase Agraria

10 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, demografi, hukum,
dan politik sekaligus. Bahkan kerumitan itu akan bertambah dengan
terkaitnya aspek teknis seperti agronomi, ekologi, dan sebagainya.
Masalah agraria adalah masalah yang kompleks, rumit dan sukar
(Wiradi, 2009). Untuk di Indonesia, bidang tugas keagrariaan
dikelola oleh beberapa Kementerian/lembaga yaitu: kehutanan dan
lingkungan hidup; perikanan dan kelautan; energi dan sumber daya
mineral (ESDM); serta agraria dan tata ruang.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional merupakan perguruan
tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang No 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Merujuk pada Pasal
5, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan
dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria,
pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian
dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan
konflik pertanahan. Terkait dengan fungsi inilah, MBKM di STPN
juga memiliki penciri khusus.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
mengimplementasikan MBKM dalam konsep pendidikan yang
holistik antara kemampuan teoritik dan praktik. Pembelajaran
di luar program studi dan perguruan tinggi diharapkan dapat
menyempurnakan hasil pembelajaran yang telah diperoleh di
kampus, serta memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa.
Pembelajaran MBKM merupakan penerapan ilmu dan pengetahuan