Page 50 - Prosiding Agraria
P. 50

Penerapan Sistem Adat untuk Reforma Agraria di Sekitar Kawasan Hutan:   35
                                                                         Studi Kasus Nagari Pagadih, Sumatera Barat

             yang diterapkan.  Optimalisasi skema ini seharusnya dapat mengurangi konflik di tingkat
             tapak, karena fungsi-fungsi adat, termasuk peran Ninik Namak dan perangkatnya, memiliki
             ruang lebih leluasa untuk menjalankan perannya.



             D.  Kesimpulan
                  Integrasi sistem adat, Perhutanan Sosial, dan Reforma Agraria membutuhkan kesempatan
             untuk diterapkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan

             keberlanjutan dalam  pengelolaan  sumber daya alam,  serta  mendukung  kesejahteraan
             masyarakat adat. Sejalan dengan upaya tersebut, inisiatif masyarakat adat Nagari Pagadih
             dalam membentuk Peraturan Nagari (Perna) mengenai pengelolaan dan pengendalian hutan

             dan lahan berbasis kaum bertujuan untuk mengamankan lahan masyarakat dan aset kaum
             agar  tidak disalahgunakan oleh  pihak luar, menjamin kepastian hukum, dan mendorong
             masyarakat adat untuk mengelola lahan secara produktif dan sejalan dengan kaidah konservasi
             melalui  pola  perkebunan campur atau  tumpangsari.  Hal  ini  sesuai dengan  semangat
             Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, termasuk kebijakan terbaru mengenai Tanah Hak

             Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Perna Pagadih merupakan upaya dari tingkat akar rumput
             untuk menghidupkan adat yang berlaku di wilayahnya melalui aspek regulasi, terlepas bukan
             suatu mandatory bagi setiap Nagari/Desa. Perna di Pagadih dapat menjadi model bagi desa

             lain dalam hal mitigasi bencana, optimalisasi lahan, dan mitigasi konflik antar kaum/suku.
             Namun, jika Perna direplikasi ke Nagari/Desa lain, dibutuhkan penyesuaian substantif sesuai
             dengan adat setempat di Nagari/Desa yang bersangkutan. Di Sumatera Barat, hal ini sejalan
             dengan prinsip “adat salingka nagari,” yang berarti adat setiap Nagari bisa berbeda-beda. Hal
             ini juga akan berlaku bagi masyarakat adat lainnya di Indonesia.



             E.   Ucapan Terimakasih

                  Peneliti berterima kasih kepada Aliwar (Wali Nagari Pagadih), Edo Iswara, SH., Samsiman
             (Dt. Jolelo Garang), Muhamad Riko (Dt. Bagindo Kali), dan segenap masyarakat adat Nagari
             Pagadih yang senantiasa menyambut kami dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terima
             kasih kepada narasumber-narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara,
             antara lain Almarjan, SH.,  MM, Ridho Darman, S.Kom,  Boy Vetris SH,  M.Si,  Zulkarnaini

             S.IP., Boy Martin S.Hut., dan Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL. Terima kasih kepada rekan-
             rekan WRI Indonesia di Regional Sumatera Barat yang berkontribusi dalam pendampingan
             di Nagari Pagadih; Rakhmat Hidayat, Tasniah Fauzi, Heriza Leni, Maizaldi, Galih Sari, Mora

             Dingin, Surta Siallagan, dan Desi.


             Daftar Pustaka
             Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of

                     Agrarian Reform in Indonesia. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 101. https://
                     doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1565
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55