Page 229 - Tanah Hutan Rakyat
P. 229
216 Aristiono Nugroho, dkk
akhirnya membantu terciptanya suasana desa yang damai
yang jauh dari konflik internal (antar anggota masyarakat
Desa Kalimendong), dan jauh dari konflik eksternal (antara
anggota masyarakat melawan pengusaha atau masyarakat dari
desa lainnya).
Hanya saja ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa
Desa Kalimendong dapat terlepas dari situasi sulit, karena
memiliki pemimpin dan anggota masyarakat yang relatif
mampu bersabar saat berikhtiar dengan segenap kekuatan
yang dimiliki. Pada masa itu Kepala Desa memerintahkan
pemasangan tanda batas berupa patok batas yang dipasangi
prasasti, pada bidang-bidang tanah kas desa. Kegiatan
ini dibiayai oleh Pemerintah Desa Kalimendong, hingga
menghabiskan dana sebesar Rp. 8 juta. Besarnya biaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimendong menjadikan
kebijakan ini sebagai sasaran kritik dari sebagian masyarakat
desa. Tetapi pada akhirnya masyarakat mengerti, bahwa
proyek ini diperlukan karena menguntungkan masyarakat.
Selanjutnya situasi dan kondisi di Desa Kalimendong terus
berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat,
yang ditandai dengan berdirinya APHR, dan organisasi
bawahannya, seperti Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Atas
dorongan APHR, masyarakat mendirikan kebun bibit albasia
dan salak, sebagai upaya untuk menjamin peremajaannya.
Sebagaimana diketahui keberadaan dan budidaya albasia dan
salak telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dan sekaligus mewujudkan konservasi tanah dan hutan.
Dengan demikian ada dua aspek penting dalam pengelolaan
