Page 39 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 39

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

            Diantaranya Sekolah Menengah Umum (Algemenee Middle-
            bareschool; AMS), Sekolah Teknik (Technisch Onderwijs), Sekolah
            Pendidikan Dagang (Middlebaar Handelsschool), Sekolah Pendidikan
            Pertanian (Middlebaar Landbouwschool), dan Sekolah Pendidikan
                            30
            Guru (Kweekschool).  Selain AMS, dari semua sekolah di atas bertu-
            juan menghasilkan tenaga teknis untuk pekerjaan yang spesifik,
            Boedi pun juga mendaftar di sekolah tersebut (antara lain AMS
            Jogja, Sekolah Pertanian Bogor, dan Sekolah Pertanian dan Kehu-
            tanan) dan lolos seleksi. 31
                Namun di luar sekolah-sekolah di atas, Boedi Harsono lebih
            tertarik untuk masuk ke MOSVIA (Middlebaar Opleidingschool Voor
            Indische Ambtenaren; Sekolah Menengah Pamong Praja Hindia
            Belanda). Sekolah yang merupakan cikal bakal IPDN (Institut Peme-
            rintahan Dalam Negeri) ini mempersiapkan siswanya untuk
                                                32
            menjadi pamong praja kelak setelah lulus.  Ia memilih MOSVIA
            sebab keluarga orang tua dan kakek neneknya semua adalah ketu-
            runan dari pejabat pamong praja. Sebagai tambahan sejak kecil ia
            telah mengikuti kegiatan ayahnya sebagai ambtenaar yang tentu


                30  Pendidikan di Indonesia 1900-1974  (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.37.
                31  Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan
            Musi 28, Jakarta.
                32  Karena pemerintah Indonesia masih disibukkan dengan berbagai macam
            persoalan baik politik maupun ekonomi pasca kemerdekaan, pendidikan
            kepamongprajaan belum terpikirkan. Baru pada 17 Maret 1956 pemerintah
            mendirikan sekolah kepamongprajaan. Sekolah ini beberapa kali berubah nama
            menjadi APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri), STPDN (Sekolah
            Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), dan terakhir IPDN (Institut Pemerintahan
            Dalam Negeri). Bagi siswa yang ingin meneruskan jenjang ke strata satu dapat
            melanjutkan ke IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). Lihat, Inu Kencana Syafiie,
            Maju tak gentar : membongkar tragedi IPDN  (Institut Pemerintah Dalam Negeri)
            Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 24.

            26
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44