Page 114 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Optimalisasi Akses Reform Dalam Rangka 105
Kesejahteraan Rakyat di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap
Reforma Agraria, yang dimotori oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Cilacap, secara operasional dibagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu tim:

a. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Dengan tugas pokok
antara lain:
1) Pengumpulan data awal, teknis dan yuridis secara umum;
2) Memberikan alternatif solusi penyelesaian jika di dalamnya
terdapat masalah terkait dengan penguasaan tanah.

b. Akses Reform Reforma Agraria (ARA), Dengan tugas pokok
antara lain:
1) Melaksanakan pemetaan sosial di lokasi RA
2) Penataan lingkungan;
3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan riil terkait
UMKM;
4) Membentuk kampung RA;
5) Menjadikan lokasi tersebut sebagai ARA Center

Kedua posisi dari tim di atas tetap berada di bawah kendali kantor
pertanahan, baik program, pelaksanaan maupun penganggarannya.
Namun demikian kantor pertanahan atau tim tersebut tetap tidak
bisa bekerja sendiri. Tentu saja dibutuhkan peran serta pihak lain
ataupun instansi terkait, terutama dukungan dari pemerintah
daerah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan Reforma agraria ini
kantor pertanahan menggaet beberapa instansi terkait, seperti Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Dinas
Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, terkait dengan sumber dana di dalam GTRA yang
dilaksanakan di Kabupaten Cilacap ini terdiri atas 3 (tiga) macam,
yaitu yang bersumber dari:
1) Pusat (Kementerian ATR/BPN ub Dirjen Penataan), atau
2) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, atau
3) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Slogan tersebut
rasanya tidaklah berlebihan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten