Page 170 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 170
jaringan irigasi terputus di berbagai tempat dan membuat terjadinya
perpecahan konflik. Konflik juga terjadi dengan pemerintah seperti
pembangunan jalan tol Solo-Jogja. Para petani berpandangan PSN
dapat melegalkan tanah LP2B diubah menjadi lahan terbangun,
tetapi ini tidak berlaku bagi para petani yang ingin merubah lahan
pertaniannya.
Ketiga, produktivitas pertanian khususnya padi telah mengalami
penurunan secara drastis yang pada tahun 2014 mampu melakukan
swasembada beras ke Kota Yogyakarta, kemudian di tahun 2023
telah mengalami penurunan drastis. Keempat, kemampuan lahan
kritis mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis telah
membahayakan produktivitas pertanian menjadi terancam. Topografi
landai yang mendominasi menyebabkan air yang berada di permukaan
jauh lebih besar dan dapat meningkatkan potensi banjir. Daerah yang
mengalami intensitas tergenang air mempengaruhi sedimentasi dan
menyebabkan lapisan tanah kehilangan kesuburannya. Pencemaran
air yang disebabkan limbah plastik, logam, dan lainnya telah
membawa kandungan kimia melalui aliran sungai dan jaringan irigasi.
Air tersebut mengalir ke lahan pertanian berdampak buruk terhadap
kesehatan tanaman produktivitas pertanian semakin menurun.
Pengujian 60 titik pada 11 sungai menunjukkan nilai IKA yang masuk
dalam kategori kurang baik.
Menurut Rondhi dkk. (2018) perlindungan lahan pertanian dapat
diaktualisasikan melalui legalisasi aset lintor pertanian, pengawasan
dan pemberian izin, pengurangan pajak, akses teknologi pertanian,
perbaikan infrastruktur, serta pemberdayaan petani. Pemangku
kepentingan di Kabupaten Sleman telah melakukan tindakan yang
dapat meminimalisir perubahan dan pengendalian alih fungsi lahan
pertanian. Pertama, pemerintah melakukan sinkronisasi regulasi
keruangan melalui RTRWK dan RDTR khususnya untuk LSD, KP2B,
dan LP2B. Pemerintah telah mengubah sistem perizinan menjadi
single reference melalui KKPR. Fungsi dan manfaat KKPR bersifat multi
tujuan yaitu: (i) sinkronisasi regulasi keruangan; (ii) pengendalian
pemanfaatan ruang; (iii) pemantauan dan evaluasi dampak terhadap
BAB IV 139
Dinamika Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian