Page 170 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 170

jaringan irigasi terputus di berbagai tempat dan membuat terjadinya
            perpecahan konflik. Konflik juga terjadi dengan pemerintah seperti
            pembangunan jalan  tol  Solo-Jogja. Para  petani berpandangan PSN
            dapat melegalkan  tanah LP2B  diubah menjadi  lahan  terbangun,
            tetapi ini tidak berlaku bagi para petani yang ingin merubah lahan
            pertaniannya.

                Ketiga, produktivitas pertanian khususnya padi telah mengalami
            penurunan secara drastis yang pada tahun 2014 mampu melakukan
            swasembada  beras  ke  Kota  Yogyakarta,  kemudian  di  tahun  2023
            telah mengalami  penurunan  drastis. Keempat, kemampuan lahan
            kritis mengalami kerusakan  secara  fisik, kimia,  dan biologis  telah
            membahayakan produktivitas pertanian menjadi terancam. Topografi
            landai yang mendominasi menyebabkan air yang berada di permukaan
            jauh lebih besar dan dapat meningkatkan potensi banjir. Daerah yang
            mengalami intensitas tergenang air mempengaruhi sedimentasi dan
            menyebabkan lapisan tanah kehilangan kesuburannya. Pencemaran
            air  yang  disebabkan limbah  plastik,  logam,  dan lainnya  telah
            membawa kandungan kimia melalui aliran sungai dan jaringan irigasi.
            Air tersebut mengalir ke lahan pertanian berdampak buruk terhadap
            kesehatan  tanaman produktivitas pertanian  semakin  menurun.
            Pengujian 60 titik pada 11 sungai menunjukkan nilai IKA yang masuk
            dalam kategori kurang baik.
                Menurut Rondhi dkk. (2018) perlindungan lahan pertanian dapat
            diaktualisasikan melalui legalisasi aset lintor pertanian, pengawasan
            dan pemberian izin, pengurangan pajak, akses teknologi pertanian,
            perbaikan  infrastruktur,  serta pemberdayaan petani.  Pemangku
            kepentingan di  Kabupaten Sleman telah melakukan tindakan yang
            dapat meminimalisir perubahan dan pengendalian alih fungsi lahan
            pertanian.  Pertama, pemerintah  melakukan  sinkronisasi regulasi
            keruangan melalui RTRWK dan RDTR khususnya untuk LSD, KP2B,
            dan LP2B. Pemerintah  telah mengubah  sistem  perizinan menjadi
            single reference melalui KKPR. Fungsi dan manfaat KKPR bersifat multi
            tujuan  yaitu: (i)  sinkronisasi  regulasi keruangan; (ii)  pengendalian
            pemanfaatan ruang; (iii) pemantauan dan evaluasi dampak terhadap



                                                                 BAB IV  139
                                     Dinamika Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175