Page 171 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 171
lingkungan; (iv) kepastian hukum dalam perizinan; (v) mencegah
potensi konflik; (vi) pembangunan berkelanjutan secara ekosentris;
serta (vii) peningkatan investasi.
Tindakan melalui harmonisasi regulasi keruangan dan perizinan
pemanfaatan ruang secara single reference diharapkan dapat
menyelesaikan faktor penyebab yaitu penetapan kawasan dan lahan
secara pasti untuk kawasan APY, kebutuhan pariwisata, dan perluasan
pembangunan perguruan tinggi. Tindakan ini dapat menyelesaikan
faktor tekanan yaitu pembangunan infrastruktur dan kondisi saat ini
yaitu alih fungsi lahan pertanian dan resapan air, serta jual beli tanah
harus mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang yang Diperbolehkan
(I), Diizinkan Terbatas (T), Diizinkan Bersyarat (B), dan Tidak
Diizinkan (X). Faktor tekanan terkait inkonsistensi pemberian
perizinan alih fungsi lahan dan kondisi saat ini terkait ketidaksesuaian
penggunaan tanah terhadap regulasi keruangan serta ketidaksesuaian
antara regulasi keruangan dapat diselesaikan dengan koordinasi
instansi yang berkepentingan untuk menyatukan one map policy
dan pelaksanaan KKPR melalui OSS-RBA secara konsisten. Dampak
terkait konflik petani dan pemangku kepentingan serta kerusakan
sumber daya alam dapat dicegah melalui perizinan KKPR yang sudah
terintegrasi dengan RDTR melalui OSS-RBA, sehingga pemberian
sanksi terhadap masyarakat yang melanggar dapat dilakukan secara
integrasi di sistem tersebut.
Kedua, pemberdayaan dilakukan kepada para petani melalui
berbagai pelatihan yaitu: (i) program Sleman Kawasan Pertanian Sehat;
(ii) pengembangan luas lahan; (iii) penanganan hama dan penyakit;
(iv) penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengelolaan; (v)
serta penerapan distribusi penjualan. Pemberdayaan juga dilakukan
untuk generasi muda akan ditempatkan pada program JPM sebagai
upaya regenerasi petani. Petani milenial didukung melalui tiga aspek
yaitu penggunaan smart farming, peningkatan usaha melalui KUR,
dan kolaborasi dengan berbagai mitra. Keberadaan wanita juga
diperhatikan melalui program KWT yang memberikan pelatihan
urban farming. Kegiatan FGD dilakukan pemangku kepentingan
140 Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian