Page 120 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Naga melalui proses konversi. Penetapan subjek hukum ini awalnya
berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 216/KEP-7.1/IX/2015
tanggal 1 September 2015 tentang Penegasan dan Pemberian Hak Milik
Komunal Atas Nama Kampung Adat Naga Terletak di Desa Neglasari,
Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Namun,
keputusan menteri ini tidak dapat ditindaklanjuti karena belum ada
payung hukum yang memperkuat keputusan tersebut yang menyatakan
Lembaga Adat Kampung Naga ini merupakan badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah. Sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 1 PP 38 Tahun 1963, terdapat badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah yaitu: (a) Bank-bank yang didirikan
oleh Negara; (b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian; (c)
Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria,
setelah mendengar Menteri Agama; dan (d) Badan-badan Sosial yang
ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri
Kesejahteraan Sosial. Kampung Naga tidak termasuk ke dalam badan-
badan hukum yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Kampung
Naga ditunjuk sebagai Lembaga Adat hanya melalui Keputusan Bupati,
sehingga Lembaga Adat Kampung Naga tidak dapat ditetapkan sebagai
subjek hak milik atas tanah, akan tetapi ditetapkan sebagai subjek hak
pengelolaan berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 430/
Kep.180-Huk/2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Penetapan Kampung
Adat Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu sebagai Lembaga Adat yang
berkedudukan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Lebih lanjut, setelah
penetapan subjek HPL, dilakukan penetapan objek HPL berdasarkan
Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 130/Kep.65-Tapem/2022 tanggal
10 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas 13.950 M2
sebagai Objek Hak Atas Tanah yang Dimiliki Kampung Adat Naga. Oleh
karena itu, 2 (dua) keputusan bupati tersebut menjadi dasar pendaftaran
Tanah Ulayat Kampung Naga untuk memperoleh HPL. Kegiatan tersebut
sesuai dengan yang diundangkan UUPA bahwa hak atas tanah yang
tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada Hukum
Adat dilakukan konversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Sejalan
dengan itu, pemberian HPL juga berdasarkan keinginan Kuncen agar
Tanah Ulayat Kampung Naga diberikan status Hak Pengelolaan bukan

BAB 06 101
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kampung Naga