Page 117 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

ilegal di luar pengawasan resmi. Walaupun anggota Kampung Adat
memiliki pemahaman bahwa tanah ini merupakan bagian integral dari
Kampung Naga dan tidak dapat dibeli oleh pihak luar, tetapi transaksi
jual beli antar keluarga masih memungkinkan. Namun, demi keamanan
masa depan Kampung Naga, penting untuk memastikan bahwa area
tersebut tidak akan kehilangan identitasnya sebagai Kampung Naga. Hal
ini merupakan kekhawatiran dari pihak pemangku adat, terutama Ketua
Adat, yang berharap agar sertipikat tersebut mengikuti regulasi yang telah
ditetapkan oleh Bupati terkait dengan status dan lokasi Kampung Adat
tersebut. Keadaan ini sejalan tulisan Jannah, Salim and Mujiburohman
(2022) yang mengatakan suatu usaha untuk mengupayakan pemulihan
masyarakat adat bersama tanahnya dianggap sebagai pilihan yang krusial
karena hal tersebut dianggap dapat menjaga tanah mereka dari upaya
perampasan oleh pihak luar. Hal ini berkaitan dengan pendekatan
Bedner and Arizona (2019) dalam Jannah, Salim and Mujiburohman
(2022) bahwa salah satu cara yang sangat efektif untuk mencapai tujuan
tersebut adalah dengan menyertakan adat sebagai bagian dari hukum
pertanahan nasional, termasuk upaya untuk menghasilkan produk
hukum di tingkat lokal, karena hal ini dapat memberikan perlindungan
kepada masyarakat adat agar tidak kehilangan tanah mereka.

Terbitnya 18 Sertipikat Hak Milik atas nama perorangan di dalam
wilayah Tanah Ulayat tersebut, mengakibatkan pengurangan luas Tanah
Ulayat Kampung Naga yang semula seluas 13.950 m2 menjadi 10.600
m2. Hal ini didasarkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Tasikmalaya
Nomor 430/Kep.222-Huk/2015 tentang Penetapan Lokasi Tanah Seluas
10.600 m2 sebagai Objek Hak atas Tanah yang dimiliki Kampung Adat
Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Kejadian ini tidak diharapkan oleh pemangku adat khususnya Kuncen yang
menginginkan agar luas tanah kembali utuh menjadi 13.950 m2. Mereka
ingin agar terdapat kesatuan yang utuh, dan tidak terpecah-pecah seperti
sekarang. Berdasarkan kesepakatan semua MHA, sertipikat-sertipikat
yang telah terbit akan dikembalikan dan dilepaskan secara sukarela oleh
masing-masing pemegang hak untuk kembali menjadi Tanah Ulayat
Kampung Naga. Secara formal, jika suatu tanah dilakukan pelepasan hak
atas tanah yang melekat di atasnya, maka akan kembali ke Tanah Negara.

98 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga