Page 119 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pemberian HPL ini
dikarenakan bahwa belum ada payung hukum yang menyatakan bahwa
Kampung Naga ini merupakan subjek hak milik atas tanah. Berdasarkan
PP 24 Tahun 1997 bahwa yang dapat diberikan hak milik atas tanah yaitu
perseorangan, kelompok, dan badan hukum. Sementara, Kampung Naga
(Lembaga Adat Kampung Naga) bukan termasuk ketiganya, sehingga
Keputusan Bupati tersebut merupakan dasar bahwa Lembaga Adat
Kampung Naga menjadi subjek hak pengelolaan. Untuk itu, pendaftaran
Tanah Ulayat di Kampung Naga diberikan HPL.
Menurut Jannah, Salim and Mujiburohman (2022), terdapat beberapa
model perlindungan negara terhadap Tanah Ulayat dan masyarakat
hukum adatnya. Pertama, melalui mekanisme pemberian hak atas
tanah bersama. Mengacu pada pendapat Zakaria (2016) pengakuan hak
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersifat privat, baik komunal
maupun perorangan, seperti hak atas tanah dan hutan adat, dapat
dilakukan secara langsung melalui proses administrasi yang dilakukan
oleh instansi teknis terkait tanpa perlu didahului dengan tindakan
penetapan subjek hukum. Dalam hal ini, subjek haknya dapat berupa
Pranata Adat yang mewakili seluruh MHA. Dengan kata lain, MHA dapat
diberikan Hak Milik Bersama yang prosedurnya melalui konversi dan
diatur dalam PP 24 Tahun 1997. Kedua, melalui pendaftaran Tanah Ulayat,
sebagaimana pendapat Sumardjono (2016) bahwa dengan mengacu
pada Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 1999 hak ulayat perlu diregistrasi
melalui tahapan penelitian, pengukuran dan pemetaan, pendaftaran,
penerbitan surat ukur, dan disahkan tanpa penerbitan sertipikat hak
atas tanah sehingga registrasinya bersifat deklaratif. Ketiga, Penetapan
HPL atas Tanah Ulayat melalui aturan terbaru mengenai hak ulayat
MHA tercantum dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, dimana
dalam permen ini menyatakan bahwa Tanah Ulayat dapat diberikan
Hak Pengelolaan dan juga Hak Milik. Implementasinya dilakukan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat adat dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep, Tanah Ulayat
Kampung Naga diberikan HPL atas nama Lembaga Adat Kampung

100 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga