Page 123 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

4. Menetapkan Batas Tanah.
Tahap selanjutnya adalah pemasangan tanda batas. Ini dilakukan
oleh masyarakat hukum adat dengan persetujuan pemilik tanah
yang berbatasan. Proses ini memastikan bahwa batas-batas tanah
ditetapkan secara jelas dan akurat untuk menghindari konflik
di masa depan. Hasil pemasangan dicatat dalam dokumen resmi
sebagai bukti legal.

5. Menentukan Luas dan Batas Tanah.
Setelah pemasangan tanda batas, dilakukan pengukuran dan
pemetaan tanah ulayat oleh petugas dari Kantah Kabupaten
Tasikmalaya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Hasil pengukuran ini dituangkan dalam Peta Bidang Tanah
(PBT) yang menjadi dasar pendaftaran tanah ulayat.
6. Pendaftaran dan Pemeriksaan Tanah.
Permohonan pendaftaran tanah ulayat diajukan oleh Ketua Adat
kepada Menteri ATR/BPN. Proses ini melibatkan pengumpulan alat
bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, baik tertulis maupun
lisan, dari masyarakat adat. Hasil pemeriksaan ini digunakan untuk
menentukan apakah permohonan HPL dapat dikabulkan.
7. Penerbitan Sertipikat HPL.
Jika semua persyaratan terpenuhi, Menteri ATR/BPN akan
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Tanah Ulayat
menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Ini memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat adat Kampung Naga dan memastikan hak
mereka atas tanah ulayat diakui secara resmi.
Proses ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat hukum
adat Kampung Naga dan pemerintah daerah. Mereka bersama-sama
memastikan bahwa seluruh penguasaan tanah berada dalam kuasa
penuh masyarakat adat dan bahwa nama pemegang hak adalah Lembaga
Adat Kampung Naga. Dengan melalui langkah-langkah ini, Kampung
Naga bergerak menuju kepastian hukum atas tanah ulayat mereka,
menjamin hak-hak masyarakat adat dan meminimalkan potensi konflik
di masa depan. Perjalanan panjang Kampung Naga untuk mendapatkan

104 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga