Page 127 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 127
membuat aturan seperti untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan
lahan pertanian yang menjadi pokok utama mata pencaharian masyarakat
adat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, aturan ini
juga mencegah adanya alih fungsi lahan di dalam Kampung Naga. Hal
ini merupakan salah satu bagian kearifan lokal yang berdampak baik
terhadap masyarakatnya maupun lingkungan sekitar.
Gambar 28. Skema letak bidang tanah milik adat dan masyarakat adat
Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2024
Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, ternyata
pendaftaran tanah di Dusun Naga belum sesuai dengan syarat
administrasi pertanahan. Hampir semua masyarakat yang bidang
tanahnya belum terdaftar, mereka tidak memiliki bukti penguasaan
tanah berupa alas hak seperti letter c, surat keterangan fisik bidang tanah,
atau yang lainnya. Untuk perolehan tanah melalui jual beli, warisan,
ataupun hibah, hanya dilakukan secara lisan. Transaksi peralihan
penguasaan bidang tanah dilakukan melalui sistem kepercayaan antar
sesama. Hanya bermodalkan akad yang dihadiri oleh saksi tanpa adanya
surat menyurat secara tertulis, peralihan penguasaan bidang tanah
sudah sah di lingkungan masyarakat naga. Satu-satunya dokumen
penguasaan tanah yang mereka miliki hanya berupa SPPT PBB. Menurut
mereka, SPPT PBB merupakan bukti sah kepemilikan tanah yang kuat.
Sementara itu, salah satu persyaratan sah untuk pendaftaran tanah
108 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga
