Page 116 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

6. SHM No. 00374 Jumar 93 m2
7. SHM No. 00375 Hernawati 188 m2
8. SHM No. 00376 Juhani 91 m2
9. SHM No. 00377 Karyani 155 m2
10. SHM No. 00378 Deti 77 m2
11. SHM No. 00379 Mamah 433 m2
12. SHM No. 00380 Karna 417 m2
13. SHM No. 00381 Asih 43 m2
14. SHM No. 00382 Karman 110 m2
15. SHM No. 00383 Nasri 710 m2
16. SHM No. 00385 Pardi 73 m2
17. SHM No. 00386 Kartini 107 m2
18. SHM No. 00387 Okat 140 m2
Luas Total 3.337 m2
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Wawancara Tanggal 04 Maret 2024
Petunjuk yang ada di sertipikat mengatakan “Pemberian Hak Milik”
dan mencantumkan “SPPT PBB”. Artinya, berdasarkan data yang ada di
Sertipikat Hak Milik tersebut, suatu bidang tanah yang memiliki SPPT
PBB merupakan bidang tanah yang dimiliki oleh perorangan masyarakat
secara individu. Terlebih lagi tercatat bahwa dasar perolehan hak tersebut
melalui Pemberian Hak. Dengan kata lain, tanah-tanah yang sudah
bersertipikat sebanyak 18 SHM ini dimungkinkan merupakan Tanah
Ulayat yang telah dilepaskan kepada negara sehingga sudah pasti dasar
perolehan haknya berupa “Pemberian Hak”. Hal ini sesuai dengan Pasal
23 PP 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa penetapan pemberian
hak dapat dilakukan terhadap tanah yang berasal dari Tanah Negara
atau tanah Hak Pengelolaan. Sementara itu, perolehan hak atas tanah
untuk tanah bekas milik adat dapat berupa pengakuan hak atau konversi,
sesuai Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2024. Hal ini terlihat jelas bahwa
ada perbedaan yang signifikan terkait penafsiran dasar perolehan hak
atas tanah terhadap 18 Sertipikat Hak Milik tersebut.
Seiring berjalannya waktu, Ketua Adat merasa khawatir karena
sertipikat tanah atas nama individu sudah diperoleh. Meskipun dalam
sertipikat disebutkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, namun
ada kekhawatiran bahwa tanah tersebut bisa saja diperjualbelikan secara

BAB 06 97
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kampung Naga