Page 575 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

tian dan pengabdian kepada masyarakat.
Status ganda semacam ini—yakni institusi kedinasan
dan institusi akademis—pada dasarnya merupakan kele-
bihan tersendiri bagi STPN yang tidak dimiliki perguruan
tinggi lainnya yang memiliki program studi yang terkait
dengan pertanahan. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan
tuntutan menjawab sejumlah problematika yang dikemu-
kakan di atas, kelebihan semacam ini seharusnya dapat
didayagunakan secara optimal oleh STPN sebagai modal
penting untuk menjalankan peran-peran strategis sebagai
berikut.
Pertama, dalam peran kedinasannya untuk menghasil-
kan SDM yang profesional di bidang pertanahan, maka
STPN sesungguhnya memiliki ruang yang luas untuk mela-
kukan mainstreaming agenda reforma agraria di lingkungan
pemerintahan, khususnya di antara para calon birokrat agraria
yang menjadi peserta didiknya. Apabila peran “ideologisasi”
itu berhasil dijalankan dengan baik, melalui pembentukan
karakter yang kuat melalui sistem pendidikan berasrama,
disertai dengan pembekalan kemampuan analitis dan teknis
yang mumpuni di bidang pertanahan, maka proses pendi-
dikan di STPN ini sangat potensial untuk mewujudkan peru-
bahan mindset birokrat agraria yang peka terhadap semangat
UUPA sekaligus kompeten secara teknis untuk merealisa-
sikan cita-cita keadilan sosial di bidang agraria.
Kedua, sebagai institusi akademis yang menjalankan
dharma penelitian, maka STPN dituntut untuk bisa
mengembangkan arah baru penelitian akademis yang bersifat
kritis dan sekaligus solutif mengenai berbagai isu kebijakan
pertanahan dan perubahan agraria. Dengan demikian, maka

528