Page 573 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 573

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

            lahan sengketa hampir 11 juta hektar dan menimbulkan
            kerugian pada lebih dari 1,1 juta KK (data base KPA selama
            periode 1970-2001). Padahal ini baru kasus yang manifes
            dan terdokumentasi saja. Secara lebih fundamental, penga-
            baian agenda agraria selama sekian dekade ini telah menye-
            babkan transformasi agraria yang diharapkan semakin jauh
            dari kenyataan. Ini ditandai dengan masih bertahan dan kian
            menajamnya kontradiksi-kontradiksi struktural dalam
            perekonomian nasional kita, dualisme antara sektor perta-
            nian dengan non-pertanian, antara sektor yang teknologinya
            maju dengan yang teknologinya rendah; berikut segala dam-
            pak sosial-ekonomi-politiknya seperti: merebaknya konflik
            agraria, ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah
            (yang memberikan dis-insentif bagi dunia usaha), sekto-
            ralisasi kebijakan di bidang agraria (pertanahan, kehutanan,
            pertambangan, pertanian, tata ruang, sumberdaya air, ke-
            lautan dan pesisir, dll), instabilitas politik, dan pudarnya
            perspektif mengenai harmoni sosial dalam bingkai kesatuan
            nasional.


            Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi STPN
                Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan
            di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus
            digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita-
            cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik
            nasional dari rezim yang memerintah. Kedua, kesenjangan
            antara imperatif pelaksanaan reforma agraria (baik yang
            berasal dari tuntutan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai luhur
            kebangsaan dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan
            riil di lapangan) dengan perangkat hukum, kebijakan dan

            526
   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578