Page 576 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 576

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               proses penelitian itu akan dapat beresonansi langsung
               dengan proses-proses kebijakan di bidang pertanahan dan
               dinamika implementasinya, baik di lingkup BPN sendiri
               ataupun di lingkup badan pemerintah lain (pusat maupun
               daerah) yang bersinggungan dengan masalah pertanahan.
                   Ketiga, dalam menjalankan dharma ketiga (pengabdian
               kepada masyarakat), STPN memiliki potensi sumberdaya
               yang besar berupa ribuan mahasiswa dan jejaring alumninya.
               Sebagian besar dari mereka ini adalah calon birokrat, staf
               yang masih aktif, dan bahkan pejabat dari Badan Pertanahan
               Nasional. Mendayagunakan potensi modal sosial yang amat
               besar ini untuk dikerahkan dalam berbagai pilot project pe-
               nanganan beberapa kasus yang terkait dengan problematika
               yang dikemukakan di atas dapat menjadi satu peran strategis
               yang mungkin dimainkan oleh STPN.


               Arah Baru Penelitian Pertanahan di STPN
               untuk Mendukung PPAN
                   Saat ini Badan Pertanahan Nasional sedang gencar-
               gencarnya mempersiapkan pelaksanaan Program Pembaruan
               Agraria Nasional. Dalam kaitan ini, STPN sebagai institusi
               kedinasan dan sekaligus institusi akademis di bawah BPN
               memiliki kepentingan besar untuk dapat berkontribusi dan
               mengambil peranan strategis dalam proses-proses kebijakan
               dan implementasi PPAN ini.
                   Sejalan dengan peran Tridharma Perguruan Tingginya,
               maka concern utama STPN adalah bagaimana agar pelaksa-
               naan penelitian dan pengembangan masyarakat dapat ber-
               jalan terpadu serta diarahkan untuk dapat mendukung
               agenda kebijakan nasional di atas. Upaya ini akan dilakukan

                                                                  529
   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581