Page 572 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

yang hendak ditata ke depan. Sesungguhnya di sinilah letak
zitgeist, yakni semangat jaman dan situasi batin, yang
melatari diundangkannya UUPA pada tahun 1960.
Agenda transformasi struktur agraria seperti dikehen-
daki UUPA inilah inti dari kebijakan reforma agraria. Pada
intinya, reforma agraria adalah upaya sistematis untuk mela-
kukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan
jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang
memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertai-
nya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi
melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian,
perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lain-
nya.
Harus diakui, selama Orde Baru amanat dari cita-cita
kemerdekaan nasional di lapangan agraria ini cenderung
diingkari. Tidak mengherankan apabila persoalan agraria
lantas hanya dilihat dalam bingkai sempit perspektif sekto-
ralisme. Dengan begitu, maka ia telah diposisikan sebagai
“non-faktor” dari proses ekonomi-politik yang berlangsung.
Problem-problem agraria yang sudah ada maupun yang baru
muncul (seperti meningkatnya kesenjangan penguasaan
tanah, konversi lahan pertanian, konflik dan sengketa agra-
ria, dll.) hanya dilihat sebagai “dampak” belaka, atau
“eksternalitas”, dari sebuah proses ekonomi-politik yang
disebut “Pembangunan”. Dengan kata lain, merupakan
“efek samping” yang bisa dimengerti dan dianggap wajar-
wajar saja.
Pemahaman semacam ini sudah pasti salah besar karena
apa yang disebut sebagai “efek samping” itu ternyata telah
melahirkan 1.753 sengketa tanah struktural dengan luas

525