Page 574 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

kelembagaan untuk pelaksanaannya.
Ketiga, kesenjangan antara kebutuhan teori reforma
agraria yang terus berkembang seiring dengan perubahan
kondisi dan tuntutan mutakhir di lapangan dengan keman-
degan kajian dan diskursus mengenai berbagai aspek perso-
alan agraria, termasuk di lingkungan akademis. Keempat,
kesenjangan antara intensitas dan skala konflik agraria dan
inisiatif penataan struktur agraria di aras lokal (termasuk
aksi reklaiming dan land reform by leverage oleh berbagai orga-
nisasi tani) dengan kemauan dan kapasitas aparatur perta-
nahan untuk menanganinya secara terpadu menurut jiwa
dan semangat UUPA. Kelima, kesenjangan antara urgensi
persoalan agraria dengan rendahnya kesadaran aparat peme-
rintah maupun publik mengenai masalah ini.
Dalam kaitan ini, patut diajukan pertanyaan reflektif
mengenai di mana peran Sekolah Tinggi Pertanahan Na-
sional (STPN) di dalam menanggapi berbagai kesenjangan
yang tersebut di atas. Sebagai institusi pendidikan kedinasan
keagrariaan di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN),
ada dua identitas yang secara intrinsik melekat pada jati
diri STPN. Di satu sisi, seperti dimuat dengan jelas dalam
pembukaan Statuta STPN, institusi kedinasan ini “mengem-
ban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia
profesional yang dapat mengantisipasi segala tantangan,
hambatan dan perubahan internal maupun eksternal di
bidang pertanahan, sehingga jiwa dan semangat Undang-
Undang Pokok Agraria yang populis dapat diwujudkan.”
Di sisi lain, sebagai sebuah perguruan tinggi STPN meru-
pakan institusi akademis yang dituntut untuk menyeleng-
garakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, peneli-

527