Page 571 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 571

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

            agraria ini lahir akibat penguasaan sumber-sumber agraria
            di tanah air oleh kekuatan modal asing maupun tuan tanah
            feodal yang menyebabkan rakyat kebanyakan menjadi kaum
            tani tak bertanah. Dihadapkan pada permasalahan mendasar
            ini, maka wajarlah apabila kemerdekaan yang dicita-citakan
            saat itu salah satunya bermakna kemerdekaan bangsa In-
            donesia dari beban struktur agraria warisan kolonial dan
            feodal yang timpang dan menindas ini.
                Sebagaimana diketahui bersama, kelahiran UU No. 5
            Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
            (lazim disingkat UUPA) merupakan tonggak penting dalam
            politik pembaruan agraria nasional. Melalui UUPA, bangsa
            Indonesia memancangkan tekad politiknya untuk mem-
            bongkar struktur penguasaan agraria yang bercorak kolonial
            dan feodal menjadi struktur penguasaan yang dapat menja-
            min terwujudnya “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh
            karena itu ada lima misi utama UUPA, yaitu: (1) perom-
            bakan Hukum Agraria; (2) pelaksanaan  land reform; (3)
            penataan penggunaan tanah; (4) likuidasi hak-hak asing da-
            lam bidang agraria; dan (5) penghapusan sisa-sisa feodal
            dalam bidang agraria.
                Dari sini terlihat jelas bagaimana kondisi agraria yang
            bercorak kolonial dan feodal saat itu dan upaya transfor-
            masinya dalam rangka mewujudkan kemakmuran bangsa
            telah ditempatkan sebagai faktor penentu dalam agenda
            “revolusi kemerdekaan”. Hal itu berarti, ia menjadi faktor
            penentu bagi pembentukan karakter bangsa dan nasionalis-
            me yang hendak dibangun, bagi upaya pembangunan eko-
            nomi yang bertumpu kepada kekuatan nasional, maupun
            bagi konfigurasi perundangan dan kelembagaan nasional

            524
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576