Page 76 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

hal ini dibuktikan dari meningkatnya angka permohonan IMB untuk
pembangunan Hotel baru maupun untuk pengembangan hotel yang
sudah ada. Lonjakan permohonan IMB untuk pembangunan hotel
terjadi pada tahun 2013, dimana terdapat 134 permohonan IMB
baik untuk pembangunan hotel baru, pengembangan hotel, maupun
permohonan IMB untuk hotel yangsudah lama berdiri namun belum
memiliki IMB.

Kepentingan aktor Pemerintah untuk menjadikan Kota
Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara,
dengan berbagai kemudahan yang menyertainya ternyata berdampak
pada masifnya pembangunan hotel yang kian tak terkendali. Akibatnya
kemudian yakni adanya berbagai dampak negatif yang timbul akibat
pembangunan hotel tersebut, dan timbulnya berbagai aksi penolakan
yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh organisasi pemerhati
lingkungan.
Aktor kedua, yakni Investor atau pemrakarsa pembangunan hotel.
Investor dalam hal ini merupakan kelompok sasaran dari kebijakan
yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
Kepentingan dari kelompok ini yakni jelas, ingin menanamkan
modalnya dalam bidang penyediaan akomodasi pariwisata.
Investor atau pemrakarsa pembangunan hotel ini bukan hanya
investor lokal, namun juga dari luar daerah, maupun dari perusahaan
besar lainnya. Mereka datang ke Kota Yogyakarta untuk meluaskan
jaringannya, dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan
mendirikan hotel di Kota Yogyakarta. Pemrakarsa hotel ini tidak
semuanya memiliki tanah di Kota Yogyakarta, sehingga bisa ditebak
yang terjadi kemudian adalah beralihnya pemilikan dan penguasaan
tanah di Kota Yogyakarta.

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 61