Page 79 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

pemerintah, sedangkan organisasi pemerhati lingkungan berusaha
kuat untuk meyakinkan pemerintah bahwa Kota Yogyakarta
sudah sekarat dan butuh diselamatkan. Lebih jauh, penjelasan
bagaimana aktor pemerintah dan pemrakarsa hotel (investor) yang
saling mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian
pembangunan hotel akan dibahas di sub bab selanjutnya.

B. Moratorium Setengah HaƟ

Sebagai Kota Pariwisata, maka banyak investor (pemrakarsa
hotel) yang ingin berperan dalam penyediaan jasa akomodasi
perhotelan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan izin
untuk pembangunan hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta. Permohonan IMB dan IMBB hotel rata-rata yang
masuk di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah 55 permohonan
pertahun. Namun dengan adanya moratorium pembangunan hotel,
terjadi lonjakan tajam pada tahun 2013 dimana jumlah permohonan
yang masuk dalam satu tahun mencapai 134 IMB, dengan luas tanah
2
untuk pembangunan hotel mencapai 219.809 m . Ini dapat diartikan
juga bahwa di tahun 2013 telah terjadi perubahan pemanfaatan
2
ruang seluas 219.809 m , yang dahulunya tanah pekarangan (non
pertanian) berubah pemanfaatannya menjadi bangunan hotel.
Di tahun yang sama, juga dikeluarkan adanya kebijakan
moratorium pembangunan hotel yang berlaku mulai dari tanggal 1
Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Investor banyak yang
memanfaatkan situasi sebelum regulasi moratorium pembangunan
hotel diberlakukan, dengan cara mengajukan izin pembangunan hotel
sebelum tanggal 1 Januari 2014 tersebut. Terbukti di bulan Oktober
sampai dengan bulan Desember 2013 terdapat 101 Permohonan IMB
hotel yang masuk. Diantaranya terdapat sebanyak 85 permohonan di

64 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL