Page 84 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

meningkatnya permohonan izin pembangunan yang masuk di
Dinas Perizinan tentu juga akan menambah pendapatan dari sektor
retribusi perizinan. Dari hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa tingginya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta secara
perhitungan ekonomis dapat meningkatkan pendapat asli daerah
(PAD). Sedangkan stakeholder mempunyai kepentingan untuk
dapat menanamkan investasinya di bidang penyediaan akomodasi
perhotelan. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kota Yogyakarta sebagai
Kota Pariwisata, sehingga investasi dalam bidang akomodasi akan
selalu menjadi bisnis yang sangat menarik. Namun, meningkatnya
pembangunan hotel di awal tahun 2013, menggerakkan PHRI untuk
mendesak Pemerintah Kota untuk segera membatasi pembangunan
hotel di Kota Yogyakarta karena khawatir akan terjadi persaingan
yang tidak sehat antar hotel, yakni dengan adanya perang tarif hotel.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka kepentingan yang ingin
dipengaruhi oleh kebijakan moratorium ini yakni adanya keuntungan
ekonomi dari meningkatnya jumlah investasi yang masuk, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta.
Hal ini menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai motif
yang sama dengan para investor, yakni sama- sama mendapatkan
keuntungan. Akibatnya tercermin dari kurang tegasnya Pemerintah
Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan yang hanya berjangka
waktu pendek, dan masih diperbolehkannya izin pengembangan
untuk hotel yang sudah ada.
Diberlakukannya moratorium pembangunan hotel di awal
tahun 2014, justru seakan-akan merupakan agenda settingan dari
Pemerintah Kota Yogyakarta agar investasi di Kota Yogyakarta
52
semakin meningkat. Sehingga pada akhir tahun 2013 permohonan
izin pembangunan hotel justru meningkat tajam, hal ini karena

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 69