Page 87 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Padahal dari permohonan izin pembangunan hotel yang masuk
di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta belum semuanya mulai dibangun,
dan beroperasi. Ini artinya bahwa dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun
ini untuk okupansi atas hotel-hotel yang sudah ada sejak dahulu
saja belum bisa terpenuhi, apalagi jika hotel-hotel yang baru akan
dibangun itu sudah beroperasi. Sehingga pencapaian target okupansi
tersebut masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi atau
merupakan tujuan jangka panjang bukan jangka pendek. Sehingga
dapat dikatakan bahwa dari segi derajat perubahan yang diinginkan
kebijakan moratorium pembangunan hotel ini belum dapat tercapai.

d. Letak pengambilan keputusan
Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh letak pengambil

keputusan baik letak geografis maupun dalam organisatoris. Letak
pengambil keputusan berperan penting dalam membaca dan

memonitoring kelompok sasaran, letak geografis yang tersebar
mengakibatkan pengambil keputusan sulit untuk menentukan
kebijakan yang tepat, sedangkan letak organisatoris yang tersebar,
mengakibatkan perlunya banyak koordinasi untuk kelancaran
implementasi kebijakan.

Secara geografis, wilayah Kota Yogyakarta hanya seluas 32,5 Km 2
maka letak pengambil keputusan dalam hal ini adalah letak Balaikota
Yogyakarta dengan wilayah administasinya adalah cukup dekat,
sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan
dalam rangka memonitoring kelompok sasaran.

Secara organisatoris maka letak pengambilan keputusan dalam
hal ini Walikota Yogyakarta dengan Dinas Perizinan sebagai pelaksana
kebijakan, Dinas Ketertiban sebagai penindak dalam pelanggaran
peraturan walikota, berada dalam satu kawasan perkantoran. Sehingga

72 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL