Page 90 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

pengendalian pembangunan hotel yang diberlakukan oleh Pemerintah
Kota Yogyakarta. Sedangkan dari aspek jenis manfaat yang dihasilkan
maka, kebijakan pengendalian pembangunan hotel ini tidak terlalu

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan
yang terjadi di Kota Yogyakarta. Artinya bahwa, masyarakat secara
umum belum dapat merasakan manfaat langsung yang dihasilkan
dari penerapan kebijakan pengendalian pembangunan hotel ini,
khususnya dalam hal pengurangan dampak lingkungan akibat dari
pembangunan hotel yang masif.

Begitu pula dari aspek derajat perubahan yang diharapkan,
yakni dengan adanya pengendalian pembangunan hotel diharapkan
tingkat okupansi hotel berbintang maupun non bintang dapat
mencapai rata-rata di atas 70 persen belum dapat tercapai. Hal ini
karena jangka waktu pengendaliannya yang terlalu pendek (hanya
tiga tahun), sedangkan derajat perubahan yang diinginkan sangat
tinggi. Pemenuhan derajat perubahan yang diharapkan tersebut
kiranya dapat terwujud jika kebijakan moratorium pembangunan
hotel diperpanjang, tidak hanya selama 3 (tiga) tahun saja, namun
bisa sampai 10 (sepuluh) tahun untuk dapat melihat bagaimana
perkembangan bisnis perhotelan dari tingkat okupansinya.
Okupansi sebesar 70 persen tersebut, tidak akan tercapai
jika masih akan ada seratusan hotel yang masih dalam tahap
pembangunan saat ini belum beroperasi. Ini artinya bahwa target
okupansi tersebut seharusnya dihitung dari selesainya semua hotel
yang telah mendapatkan izin pembangunan sebelum moratorium
tersebut diberlakukan tersebut dibangun dan beroperasi. Sehingga
target okupansi tersebut sulit dicapai karena hal tersebut merupakan
target yang sifatnya jangka panjang.

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 75