Page 93 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

“The actions of policy implementers are considered to be political,

because they have the possibility of altering and infl uencing
political decisions the basis of their own knowledge, insights and
interest”. 54

Sebelum adanya pelaksanaan dari kebijakan moratorium tersebut,
selalu didahului dengan proses sosialisasi kebijakan kepada kelompok
sasaran dalam hal ini para pemrakarsa maupun investor perhotelan.
Dari sosialisasi kebijakan tersebut didapat satu kesepahaman bersama
bahwa jika permohonan izin yang telah dilengkapi dengan semua
persyaratan dan diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2014, maka akan
tetap diproses, namun jika permohonan tersebut tidak lengkap maka
akan ditolak. Penulis berpendapat bahwa disini terlihat adanya tawar-
menawar politik (political bargaining) dalam proses implementasinya.
Akibatnya adalah dalam jangka waktu satu setengah bulan, sebelum
peraturan moratorium tersebut dilaksanakan terdapat kurang lebih
101 permohonan IMB untuk hotel baru.
Terlihat bahwa adanya kepentingan yang dimiliki oleh kelompok
sasaran, sangat berpengaruh pada kebijakan publik yang akan diambil
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Seharusnya Pemerintah Kota harus
lebih tegas dalam pengambilan kebijakan, karena peran pemerintah
adalah melindungi kepentingan warganya, bukan malah melindungi
kepentingan korporasi.
b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Tujuan dari implementasi kebijakan moratorium pembangunan
hotel yakni tercapainya tingkat okupansi perhotelan di atas 70 persen.
Sayangnya lembaga penguasa dalam hal ini Walikota Yogyakarta,

54 Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastu , Dyah Ra h. Implementasi Kebijakan
Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
hlm.79

78 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL