Page 96 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

juga adanya tarik-ulur dari Pemerintah Kota dalam pelaksanaannya,
sehingga kurang tegas.

Pengaruh kekuatan aktor dari stakeholder tersebut mempengaruhi
jalannya implementasi kebijakan dapat pula ditilik dari adanya
kelonggaran yang diberikan sebelum implementasi tersebut
dilaksanakan serta ketidakjelasan penjabaran atau implementasi dari
visi Pemerintah Kota Yogyakarta yang pada akhirnya menyebabkan
ketidakjelasan program yang dilaksanakan. Secara umum, tidak ada
yang salah dalam konteks kebijakan tersebut dilaksanakan hanya saja
pemerintah kurang tegas, dan tujuan dari kebijakannya pun hanya
bersifat ekonomis semata, tanpa memperhitungkan daya dukung
lingkungan perkotaan dalam menampung banyaknya hotel yang
akan terus tumbuh di Kota Yogyakarta. Ini artinya bahwa Pemerintah
Kota Yogyakarta tidak berusaha untuk melaksanakan pembangunan
yang berkelanjutan.
Kebijakan pengendalian pembangunan hotel setelah dianalisis
menggunakan model Implementasi M. Grindle didapat kesimpulan,
bahwa kebijakan pengendalian tersebut “gagal” sebagai instrumen
pengendali pembangunan hotel. Berdasarkan aspek isi kebijakan,
variabel yang paling berpengaruh yakni: (a) kepentingan yang
ingin dipengaruhi; (b) jenis manfaat yang dihasilkan dan (c) derajat
perubahan yang diharapkan, ternyata tidak mencapai tujuan utama
dari kebijakan pengendalian hotel. Sedangkan dari aspek lingkungan
kebijakan variabel yang berpengaruh terhadap gagalnya implementasi
kebijakan yakni: (a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat dalam proses implementasi kebijakan dan (b) ketidakjelasan
pelaksanaan visi Penguasa dalam hal ini Walikota Yogyakarta
belum bisa mewujudkan apa yang menjadi visi pembangunan Kota
Yogyakarta.

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 81