Page 94 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 94
maupun dinas terkait tidak memiliki tekad yang kuat dalam
mewujudkan visi secara jelas ke arah mana perkembangan Kota
Yogyakarta ini diarahkan. Moh. Imam Santoso, S.IP, selaku Ketua
SKPJ LO DIY, mengutip pernyataan dari Herry Zudianto, selaku
mantan Walikota Yogyakarta, yang disampaikan dalam pertemuan
yang diadakan oleh LO DIY, yang menyatakan bahwa:
“….Kota Jogja sekarang tidak punya visi, cita-cita Kota Jogja
itu apa tidak jelas. Setiap Infrastruktur komersial yang muncul
menggerus kepentingan publik, tidak sepenuhnya memperkaya,
mensejahterakan masyarakat…tapi malah membuat posisi-posisi
kondisi lokalnya makin sulit. Mereka (stakeholder) memerankan
RT...RW menjadi alat kapitalis mereka, menjadikan mereka
tim suksesnya. Sudah saatnya mengembalikan peran RT dan
RW menjadi mitra Pemerintah Daerah dan pengayom di
masyarakat…”
Berdasarkan pernyataan di atas memberikan gambaran, bahwa
penjabaran dari visi pemerintah Kota Yogyakarta sampai saat ini
belum begitu jelas, hal ini juga terlihat tujuan yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Kota, ingin menjadikan Kota Pariwisata, Kota Budaya
atau Kota Pelajar masih belum tercapai, sehingga membuat koordinasi
antar sektor yang tidak sinkron.
Namun, jika ditilik dari segi kelembagaan pelaksana kebijakan,
maka tupoksi dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah jelas.
Dengan mekanisme pelayanan perizinan terpadunya, sehingga
tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian
pembangunan hotel tersebut. Yang menjadi masalah yakni, tidak
jelasnya penjabaran visi yang ingin diwujudkan oleh Walikota
Yogyakarta, yang ingin menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pariwisata, namun disisi lain harus mengendalikan pembangunan
Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 79
