Page 91 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Penulis menyimpulkan bahwa dari segi isi kebijakan moratorium
variabel : (a) kepentingan yang ingin dipengaruhi; (b) jenis manfaat
yang dihasilkan dan (c) derajat perubahan yang diharapkan tidak
mencapai hasil yang diingikan. Ketiga variabel tersebut berpengaruh
pada gagalnya implementasi kebijakan pengendalian pembangunan
hotel sehingga kebijakan tersebut tidak dapat mencapai tujuan
sebenarnya.

2. Analisis Lingkungan Implementasi Kebijakan
Berdasarkan lingkungan implementasinya, kebijakan morato-
rium pembangunan hotel akan dikaji melalui 3 (tiga) aspek, yakni:
(a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (b)
Karakteristik lembaga dan penguasa; serta (c) Kepatuhan dan Daya
Tanggap. Gambaran dari masing-masing aspek tersebut secara rinci,
sebagai berikut:
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Kelompok sasaran atau stakeholder dalam kebijakan ini yakni
para pemrakarsa atau investor perhotelan yang akan mendirikan
hotel di Kota Yogyakarta. Dimana kelompok sasaran ini mempunyai
kepentingan untuk dapat membangun dan menginvestasikan
modalnya untuk bisnis akomodasi perhotelan di Kota Yogyakarta. Hal
ini karena dirasakan bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu
Kota Pariwisata yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sedangkan
PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Yogyakarta,
sebagai suatu asosiasi pengusaha dalam kebijakan ini jelas mempunyai
pengaruh yang sangat banyak dalam proses perumusan kebijakan.
Ini dapat ditilik dari adanya kebijakan tersebut salah satunya yakni
berasal dari desakan PHRI.
Menurut penulis, penghentian sementara untuk pembangunan
hotel baru ini juga dipengaruhi oleh kepentingan kelompok sasaran.

76 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL