Page 88 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

secara organisatoris pelaksanaan dan kerjasama antar Dinas terkait
dapat dilaksanakan secara mudah.

Selain itu juga terdapat FORPI (Forum Pemantau Independen)
sebagai salah satu organisasi yang bertugas untuk memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah
Daerah, juga berada dalam satu kawasan kantor Balaikota yang
memudahkan untuk saling berkoordinasi dalam rangka pengawasan
pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu letak pengambil keputusan
sudah baik dan sangat mudah untuk dilakukan pengawasan sehingga
tidak ada hambatan yang berarti.
e. Pelaksana Kebijakan
Pelaksana kebijakan yakni Dinas Perizinan Kota Yogyakarta,
dalam hal ini merupakan dinas yang berwenang dalam mengeluarkan
izin membangun bangunan (IMB) untuk pembangunan hotel di
Kota Yogyakarta. Pelaksanaan kebijakan moratorium pembangunan
hotel yakni dengan tidak melayani permohonan atau menyetop
permohonan izin baru untuk pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

Dukungan yang diberikan yakni dengan adanya koordinasi
lintas sektor oleh segenap Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam
rangka sosialisasi pelaksanaan Perwal 77 Tahun 2013, yang
dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda); Bagian
Hukum Pemerintahan Kota Yogyakarta; Dinas Perizinan dan Dinas
Ketertiban Kota Yogyakarta dihadapan para stakeholder perhotelan.
Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kebijakan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, hanya
saja dampak kebijakan moratorium tersebut yang justru membuat
Dinas Perizinan agak kewalahan dalam menangani permohonan izin
pembangunan hotel yang masuk diakhir tahun 2013.

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 73