Page 83 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yakni:
(1) isi kebijakan (content of policy);dan (2) lingkungan implementasi
kebijakan (context of implementation). Hasil dari analisa ini
diharapkan lebih memperlihatkan sisi kedinamisan implementasi dari
kebijakan moratorium pembangunan hotel. Kebijakan moratorium
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta jika dikaji menurut isi
kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan hasilnya adalah
sebagai berikut:

1. Analisis Isi Kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel
Isi kebijakan yang akan dikaji dalam kebijakan moratorium
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta meliputi: (a) Kepentingan
yang dipengaruhi; (b) Jenis manfaat yang dihasilkan; (c) Derajat
perubahan yang diharapkan; (d) Letak atau kedudukan pembuat
kebijakan; (e) Pelaksana Program; dan (f) Sumber daya yang
dilibatkan. Analisis masing-masing dari keenam aspek tersebut yakni:
a. Kepentingan yang dipengaruhi

Sebelum menjabarkan kepentingan yang ingin dipengaruhi,
maka terlebih dahulu harus diketahui kepentingan dari tiap kelompok
tersebut. Secara umum dalam kebijakan pengendalian pembangunan
hotel terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kepentingan, yakni (a)
Pemerintah Kota dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan; (b)
Stakeholder yang terkait dengan usaha perhotelan; dan (c) Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta sebagai pelaksana kebijakan.
Tingginya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, tentu
saja akan menambah pemasukan pada pendapatan asli daerah
(PAD) Kota Yogyakarta. Tidak dipungkiri bahwa sektor Pariwisata
dan Penyediaan Akomodasi Perhotelan menjadi salah satu sektor
penyumbang terbesar dalam PAD Kota Yogyakarta, selain itu

68 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL