Page 86 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

dalam tahap pembangunan. Itu artinya bahwa ketika moratorium
itu dilaksanakan, pembangunan hotel yang masif, masih berjalan di
setiap sudut Kota Yogyakarta. Ancaman terhadap keringnya sumur
warga dengan sendirinya masih menjadi kekhwatiran tersendiri bagi
warga masyarakat yang tinggal di sekitar hotel.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada satupun manfaat yang
dapat diukur secara nyata dari implementasi kebijakan pengendalian
pembangunan hotel. Masih adanya resistensi (penolakan) khususnya
dari masyarakat terhadap pembangunan hotel yang masih terus
berjalan, menandakan bahwa kebijakan tersebut gagal karena kurang
memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat.
c. Derajat Perubahan yang diinginkan
Derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan
pengendalian pembangunan hotel yakni diharapkan nantinya
rata-rata tingkat penghunian kamar hotel (TPK) di seluruh Kota
Yogyakarta dapat mencapai di atas 70 persen. Jadi derajat perubahan
yang diinginkan ini hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi
dalam pemenuhan target okupansi hotel yang merata di seluruh
Kota Yogyakarta, bukan didasarkan pada keinginan untuk menyetop
pertumbuhan hotel karena adanya ancaman ekologis.
Dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, target yang ingin dicapai
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tingkat okupansi hotel di
atas 70 persen, namun ternyata untuk sampai saat ini target tersebut
belum bisa tercapai. Berdasarkan data dari PHRI, tingkat okupansi
hotel bintang pada tahun 2015 yakni 57,64 persen sedangkan untuk
hotel non bintang hanya 21,11 persen. 53

53 Yulianingsih, “Moratorium Pembangunan Hotel di Yogya Diperpanjang”,
diakses: hƩ p://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/06/
o57zuv382-moratorium-pembangunan-hotel-di-yogya-diperpanjang pada tanggal
19/06/2016 pukul 11:29 WIB.

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 71