Page 85 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

adanya kekhawatiran dari para stakeholder bahwa jika moratorium
pembangunan hotel sudah berlaku, maka mereka tidak akan dapat
menanamkan modalnya dalam sektor penyediaan akomodasi di Kota
Yogyakarta.

Analisis yang didapatkan dari aspek kepentingan yang ingin
dipengaruhi yakni bahwa adanya keuntungan ekonomis dari
meningkatnya pembangunan hotel yang masuk di Kota Yogyakarta,
secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) sehingga kebijakan moratorium pembangunan hotel yang
diberlakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang tegas.
b. Jenis Manfaat yang dihasilkan
Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan moratorium
pembangunan hotel ini sifatnya adalah penghentian sementara
pemberian izin pembangunan hotel baru, maka sebenarnya justru
kelompok sasaran atau stakeholder yakni para pemrakarsa maupun
investor perhotelan menderita kerugian akibat implementasi
program tersebut. Hal ini karena mereka tidak dapat mengajukan izin
pembangunan hotel yang baru selama 3 (tiga) tahun, sehingga bisa
diambil kesimpulan bahwa kelompok sasaran justru tidak menerima
manfaat dari implementasi kebijakan pengendalian pembangunan
hotel tersebut.

Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota
Yogyakarta sebenarnya juga tidak begitu besar dirasakan perbedaannya.
Hal ini dikarenakan walaupun izin pembangunan hotel baru sudah
ditutup, namun untuk pembangunan hotel yang izinnya telah
diajukan sebelum moratorium itu diberlakukan, banyak yang masih

52 Wawancara dengan Pamungkas, selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, pada
tanggal 26 Mei 2016

70 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL