Page 22 - Ilmu Negara

Barat—dan masuk ke Indonesia karena sebelumnya pernah dijajah oleh
Belanda. Dengan demikian, pengaruh itu pun ada dan sampai pada
kita. Pada masa Kaisar Napoleon Bonaparte, pengaruh yang diberikan
hukum perdata memang berkembang pesat di negara-negara Eropa
Barat. Ini tidak lain karena pengaruh hukum Romawi ketika itu.

Meskipun demikian—dengan munculnya aliran Hukum Publik
Jerman—masyarakat mulai menyadari bahwa dalam ilmu hukum perlu
mengadakan pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata.
Namun, karena pada saat itu pengaruh hukum Romawi masih amat
kuat, beberapa sarjana dari Eropa Barat tetap menggunakan metode
hukum perdata dalam membahas ilmu negara yang bersifat publik.
10

D. PENDAPAT DAN SISTEMATIKA ILMU
NEGARA MENURUT PARA SARJANA

Pada akhir abad ke-19, seorang sarjana dari Jerman bernama Georg
Jellinek mencoba membahas teori ilmu negara secara menyeluruh
dan kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bukunya yang
berjudul Allgemeine Staatslehre. Ia kemudian dianggap sebagai Bapak
Ilmu Negara karena merupakan orang pertama yang menyelidiki serta
membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh dan
kemudian menyusunnya secara sistematis.

Dengan karya monumentalnya yang berjudul Allgemeine Staats­
lehre, teori Jellinek dianggap sebagai penutup masa lampau dan menjadi
pangkal tolok bagi peninjauan lebih lanjut terhadap teori ilmu negara.
Hal ini karena ia telah menggunakan teori-teori baru dalam bukunya
yang berbeda dari sarjana-sarjana sebelumnya.

10 Salah satu ciri pokok dari hukum Romawi adalah bersifat “dogmatis”. Apabila cara
dogmatis dijalankan dalam ilmu hukum, maka disebut “dogmatis hukum” atau “rechts
dogmatiek”. Rechts dogmatiek adalah suatu metode yang mengutamakan logika—
dan semata-mata menggunakan logika manusia. Dengan kata lain, rechts dogmatiek
membahas persoalan-persoalan ataupun sendi-sendi hukum dengan semata-mata
menggunakan logika, misalnya, apabila hukumnya “Barang siapa mencuri dihukum”
atau “Barang siapa membunuh juga harus dihukum”. Rechts dogmatiek itu pun turut
dipergunakan dalam lapangan hukum tata negara. Sehingga, timbullah ada yang
dinamakan “dogmatik dalam kenegaraan” atau “staatsrechts dogmatiek”.

10 Ilmu Negara