Page 21 - Ilmu Negara
P. 21

4.  Posietieve rechtelijke receptie. Selanjutnya, hukum Romawi diterapkan
                       atau  diletakkan dalam hukum  positif  masing-masing  negara—
                       yaitu hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.
                       Salah satu hasilnya adalah kodifikasi Napoleon yang merupakan
                       kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi ini disebut Code Civil Napo­
                       leon yang 90% berasal dari hukum Romawi dan ternyata dapat
                       diterima sebagai perundang-undangan  yang mengikat mereka.
                                                          9
                       Dengan memahami teori  receptie ini, kita mengetahui tentang
                   pengaruh dan meresapnya hukum Romawi ke Indonesia. Receptie itu
                   merupakan hukum Romawi yang masuk ke dunia barat—yaitu Eropa



                   9   Ibid, hal. 4. Di dalam perundang-undangan dapat dibedakan pengertian undang-
                       undang dalam (dua) arti, yaitu
                       a.   undang-undang dalam arti formeel, adalah undang-undang yang mempunyai
                           bentuk tertentu dan dibuat oleh suatu badan tertentu, misalnya UU tentang
                           Kepegawaian, UU tentang Perburuhan, dan lain-lain; serta
                       b.   undang-undang dalam arti materiel, adalah undang-undang yang isinya sangat
                           penting karena mengenai hak-hak rakyat. Karena penting, undang-undang ini
                           harus ditaati oleh rakyat dan harus mempunyai bentuk tertentu. Bentuk tertentu
                           dari undang-undang ini disebutkan dalam arti  formeel. sehingga, undang-
                           undang dalam arti materiel baik bentuk maupun isi adalah undang-undang.
                       Undang-undang dalam arti materiel mempunyai beberapa arti. Terkait undang-
                       undang dalam arti materiel ini ada 3 paham yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana
                       terkenal, yaitu sebagai berikut.
                       a.   Paham Buys menyatakan bahwa undang-undang dalam arti materiel adalah
                           undang-undang yang mengikat (alfemeen bindende voorschriften). Artinya, se-
                           gala peraturan yang mengikat umum—yaitu peraturan yang dibuat oleh ba-
                           dan-badan legislatif. Misalnya, peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku
                           II dan III KUHP. Paham ini adalah yang paling sempit.
                       b.   Paham Logemann menyatakan bahwa undang-undang dalam arti materiel
                           adalah undang-undang yang berlaku keluar (meer buiten werkende voorschrif-
                           ten). Artinya, segala peraturan-peraturan yang tidak saja mengikat umum, tetapi
                           juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan vital.
                           Peraturan-peraturan tersebut berlaku juga terhadap orang-orang yang berhu-
                           bungan dengan perusahaan itu. Paham ini adalah lebih luas dari sebelumnya.
                       c.   Paham van Der Pott menyatakan bahwa undang-undang dalam arti materiel
                           adalah undang-undang yang berlaku umum (algemeen werkende voorschriften).
                           Artinya, undang-undang yang dalam arti Buys dan Logemann ditambah dengan
                           peraturan-peraturan yang disebut “instruktie”. Paham inilah yang paling luas ka-
                           rena mencakup kedua paham sebelumnya, yaitu mencakup peraturan-peratur-
                           an badan legislatif (Buys), peraturan-peraturan vital (Logemann), dan instruktie.
                           Peraturan itu mungkin ditulis sebagai instruksi saja. Misalnya, peraturan yang
                           dikeluarkan oleh seorang menteri yang menjadikan peraturan itu berlaku tidak
                           saja sebagai peraturan umum, tetapi mengikat juga kepada seluruh pegawai
                           dari menteri tersebut.


                                                                Bab 1 Pendahuluan   9
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26