Page 43 - E-MODUL KEDATANGAN BELANDA DI INDONESIA
P. 43
b) Kebijakan Politik Pintu Terbuka
Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering
disebut ”Politik Pintu Terbuka (open door policy)”. Sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda
membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di
bidang perkebunan. Periode antara tahun 1870 -1900 disebut zaman liberalisme. Pada waktu
itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha
swasta dan mendapat kesempatan untuk para pengusaha menanam modalnya di Indonesia
dengan cara besar-besaran. Mereka mengusahakan penanaman modal dibidang perkebunan
besar seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, kelapa sawit dan
sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik cokelat, teh, rokok, dan
lain-lain. Dari pelaksanaan politik pintu terbuka inilah mulai dibangun pabrik-pabrik
perkebunan dan juga dikeluarkannya kebijakan berupa undang-undang Agraria dan Undang-
Undang Gula (Audina, 2019).
c) Undang-Undang Agraria
Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di
Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu hapus dengan
dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960) oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun hampir
mendekati satu abad umurnya.Wet itu tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling,
yang merupakan peraturan pokok dari undang-undangHindia Belanda.
Menteri jajahan Belanda De Waal, berjasa menciptakan wet ini yang isinya, antara lain
sebagai berikut:
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
35
