Page 44 - E-MODUL KEDATANGAN BELANDA DI INDONESIA

2. Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undangundang.

3. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak Erfpacht,
yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan

seterusnya.
Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk

Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi

mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang.
Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang

itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka
dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-

pembesar pemerintah (Pamungkas, 2021).

Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa- desa

langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar mengenal artinya
uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri yang diimpor,

seperti tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan bagi petani. Sebaliknya usaha bangsa sendiri
banyak yang terdesak, misalnya usaha kerajinan, seperti pertenunan menjadi mati. Di antara

pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Karena

adanya perkebunan-perkebunan itu, Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil
perkebunan

d) Undang-Undang Gula
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia,

tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara
bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yangluas

36