Page 45 - E-MODUL KEDATANGAN BELANDA DI INDONESIA
P. 45

untuk mendirikan pabrik gula baru. Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil

               perkebunan yang penting. Apalagi sesudah Terusan Suez dibuka, perkebunan tebu menjadi
               bertambah luas, dan produksi gula juga meningkat (Putro, 2022). Terbukanya Indonesia bagi

               swasta asing berakibat munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesiaseperti
               perkebunan  teh  dan  kina  di  Jawa  Barat,  perkebunan  tembakau  di  Deli,  Sumatera  Timur,

               perkebunan tebu di Jawa Tengah dan JawaTimur, dan perkebunan karet di Serdang. Selain

               dibidang perkebunan, juga terjadi penanaman modal di bidang pertambangan, seperti tambang
               timah di Bangka dan tambang batu bara di Umbilin.


















                       Khusus  perkebunan  di  Sumatera  Timur  yaitu  Deli  dan  Serdang,  tenaga  kerjanya

               didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan hapusnya sistem perbudakan, maka
               sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan

               Sumatera Timur, untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan

               pekerja-pekerja  untuk  beberapa  tahun.  Dalam  tahun  1888  pemerintah  Hindia  Belanda
               mengeluarkan  peraturan  pertama  mengenai  persyaratan  hubungan  kerja  kuli  kontrak  di

               Sumatera Timur yang disebut (Koelie Ordonnantie). Koeli Ordonnantie ini, yang mula-mula
               hanya berlaku untuk SumateraTimur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia

               Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan

               pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain
               pihak  juga  diadakan  peraturan-peraturan  yang  melindungi  para  pekerja  terhadap  tindakan

               sewenang-wenang dari sang majikan.
                       Untuk  memberi  kekuatan  pada  peratuan-peraturan  dalam  Koeli  Ordonnantie,

               dimasukkan  pula  peraturan  mengenai  hukuman-hukuman  yang  dapat  dikenakan  terhadap
               pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata


                                                           37
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50