Page 48 - Linguistik Forensik
P. 48

metode  padan  ekstralingual  adalah  metode  analisis  dengan

               menghubungbandingkan  masalah  bahasa  dengan  hal  di  luar  bahasa,
               seperti  larat  belakang  sosial,  geografis,  budaya.  Kedua  metode  di  atas

               memiliki     teknik-teknik    dasar    berupa     teknik    hubung-banding

               menyamakan, teknik hubung-banding membedakan, dan teknik hubung-
               banding menyamakan hal pokok.

                       Ketiga teknik itu merupakan bagian dari kedua metode tersebut,

               hanya  saja  bedanya,  apabila  dalam  metode  padan  intralingual,  unsur

               bahasa  yang  dihubung-banding  menyamakan,  membedakan,  atau
               menyamakan  hal  pokok  itu  adalah  unsur-unsur  yang  berupa  satuan

               kebahasaan, sedangkan dalam metode padan ekstralingual, unsur-unsur

               yang dihubung-banding menyamakan, membedakan, atau menyamakan

               hal pokok adalah unsur berupa satuan lingual/bahasa dengan hal di luar
               bahasa (Mahsun, 2017 dan Sudaryanto, 2015). Selain itu, khusus untuk

               metode padan intralingual memiliki teknik dasar lainnya, yaitu teknik

               agih  (Sudaryanto,  2015  menggolongkannya  sebagai  metode  bukan
               teknik), dengan teknik lanjutan berupa teknik: lesap, teknik ganti, teknik

               perluas, teknik sisip, teknik balik, teknik ubah wujud. Lebih jauh ihwal

               teknik-teknik  lanjutan  ini  dapat  dilihat  dalam  Mahsun  (2017)  dan
               Sudaryanto (2015). Teknik-teknik ini digunakan untuk menciptakan data

               baru yang dapat menjadi pembanding dan penjelas satuan bahasa yang

               diduga mengandung unsur tindak kejahatan yang menjadi fokus analisis

               linguistik forensik.
                       Untuk  lebih  jelas,  ihwal  penggunaan  metode  analisis  lingusitik

               forensik di atas disajikan berikut ini berdasar kategori aspek penegakan

               hukum yang ingin dibuktikan.




                                                     40
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53