Page 68 - Linguistik Forensik
P. 68
berbagai aspek: ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama dan lain-lain. Saat ujaran kebencian dilakukan di media sosial,
dasar hukumnya adalah pasal 28 (2) UU No. 11 Tahun 2008 berkaitan
dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE), termasuk tindakan atau
perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi.
Tabel 1. Bentuk dan Terminologi Ujaran
Berdelik Hukum di Media Sosial
Bentuk Terminologi
Penghinaan Penghinaan adalah tindakan menghina seseorang
atau kelompok tertentu; perbuatan yang
merendahkan martabat individu atau kelompok.
Contoh:
menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan
seseorang berdasarkan identitas, seperti agama,
ras, etnis, gender, atau orientasi seksual.
KUHP Pasal 315 yang berbunyi “Tiap-tiap
penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis yang
dilakukan terhadap seseorang, baik di muka
umum dengan lisan atau tulisan, maupun di
muka orang itu sendiri dengan lisan atau
perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan
atau diterimakan kepadanya, diancam karena
penghinaan ringan dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Pencemaran nama Pencemaran nama baik adalah tindakan
menyebarkan informasi atau berita bohong yang
baik
merugikan reputasi; pencemaran nama baik
juga dapat terjadi ketika seseorang
menyebarluaskan informasi yang bersifat
menghina atau melecehkan seseorang atau
kelompok tertentu. Pencemaran nama baik telah
diatur dalam undang-undang Pasal 310 KUHP
60