Page 146 - Buku 9

Penyediaan air bersih berbasis desa tentu tidak mudah,
tetapi akan jauh lebih sulit kalau dengan model PAMSI-
MAS yang diserahkan ke masyarakat. Kelembagaan dan
pendanaan menjadi persoalan utama, sebab kedua isu ini
berdampak langsung terhadap otoritas, akuntabilitas dan
keberlanjutan. Pola BUMDes, yang terpisah dari organisa-
si pemerintah desa, merupakan solusi kelembagaan yang
lebih baik dari pada badan pengelola, badan pengurus atau
dikelola oleh kelompok masyarakat. BUMDes tentu lebih
profesional, fleksibel dan akuntabel dalam mengelola air
bersih ketimbang dilakukan oleh pemerintah desa, badan
pengurus atau kelompok masyarakat.
Namun apapun model pengelolaannya, entah BUMDes
atau badan pengurus, tentu harus menghadapi problem ke-
macetan iuran warga, seperti yang terjadi di Desa Oemolo.
Uang desa yang kedepan akan meningkat dalam jumlah
besar tentu bukan digunakan untuk mengatasi kemacetan
iuran, melainkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan
meningkatkan sarana-prasarana air bersih. BUMDes Lab-
bo, Bantaeng, menjadi contoh yang mampu melampaui
problem kemacetan iuran itu. BUMDes Labbo memiliki tiga
titik loket pembayaran iuran yang tersebar secara merata di
wilayah desa, serta mempekerjakan petugas untuk melaku-
kan penagihan terhadap iuran warga. Bukan hanya loket
dan petugas itu yang penting. Sahrul Aksa, peneliti BUM-
Des Labbo, bertutur bahwa pembayaran iuran warga atas
layanan air bersih sangat lancar karena beberapa hal: (a)
pasokan air sangat lancar; (b) pengurus BUMDes profesion-
al dan dipercaya oleh warga; (c) kohesi sosial masyarakat

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 145